Indramayu – Dedikasi para pamong desa di Kabupaten Indramayu dalam melayani masyarakat seolah tak mengenal waktu. Di tengah kesibukan warga mempersiapkan hari raya Idul Fitri, pintu-pintu kantor desa tetap terbuka lebar. Namun, di balik profesionalisme tersebut, tersimpan duka mendalam, Penghasilan Tetap (Siltap) yang menjadi hak mereka selama dua bulan terakhir hingga kini belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Sabtu (7/3/2026).
Kondisi ini menciptakan ironi yang menyesakkan. Sebagai garda terdepan pemerintahan, perangkat desa dituntut tetap prima menjalankan roda pelayanan, sementara kebutuhan dapur keluarga mereka mulai terancam.
“Napas dapur kami mulai tersendat,” ujar salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan sulitnya mengatur keuangan di tengah ketidakpastian.
Bagi para pamong, penundaan ini bukan sekadar urusan perut. Menjelang Idul Fitri, setiap Muslim diwajibkan menunaikan Zakat Fitrah. Dengan Siltap yang masih tertahan, keresahan mulai menghinggapi mereka yang bingung bagaimana memenuhi rukun Islam tersebut serta mencukupi kebutuhan pokok keluarga di hari kemenangan.
Alih-alih menyambut Lebaran dengan sukacita, para abdi desa ini justru dibayangi beban mental. Mereka merasa seolah “dianaktirikan” di tengah hiruk-pikuk persiapan mudik dan perayaan nasional yang masif.
Keresahan ini telah sampai ke telinga pengurus organisasi profesi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Indramayu, Tholhah Sidik, S.Kom., menegaskan pihaknya telah melakukan langkah proaktif.
Didampingi Ali Sa’id, S.Pd.I., selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, PPDI telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum Pemda, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Selasa (3/3/2026) lalu. Namun, pihaknya menyayangkan hingga saat ini hasil koordinasi tersebut belum menunjukkan realisasi konkret di lapangan.
Meski hak keuangan belum terpenuhi, para pamong desa menegaskan komitmen mereka, pelayanan publik tidak akan terganggu. Administrasi warga, mulai dari surat pengantar hingga urusan bantuan sosial, tetap berjalan demi stabilitas di tingkat akar rumput.
Kini, para perangkat desa mendesak Pemkab Indramayu untuk segera mengambil langkah diskresi atau kebijakan khusus guna memangkas birokrasi yang menghambat pencairan. Harapan mereka tunggal, Siltap dapat mendarat di rekening sebelum takbir berkumandang.
Bola panas kini berada di tangan pemangku kebijakan tingkat kabupaten. Masyarakat menanti, apakah Idul Fitri tahun ini akan menjadi momen kemenangan yang manis atau justru masa prihatin bagi para penjaga gawang pelayanan publik di Indramayu.
